JEBAKAN TEMPURUNG

Oleh Agus Sujianto

Menyusuri lorong-lorong perpustakaan tua di salah satu kota pendidikan menjadi hal yang tak biasa bagi seorang mahasiswa pemalas sepertiku. Betapa tidak, keramaian kehidupan kota, keriuhan suasana kampus dan celoteh para pejabat tak dapat kutemukan di sini. Hanya beberapa orang yang berdiri di setiap etalase tempat buku-buku bersampul plastik itu yang dapat kupandang dari pintu masuk ruangan tersebut, tiada canda di antara mereka, tiada gurau dan senyum tegur sapa, bahkan tidak untuk saling melirik siapa yang mendekat. Pria tua berkacamata tebal yang sedari tadi kuperhatikan sibuk membolak-balik lembar demi lembar buku bersampul oranye tiba-tiba sadar akan langkah kaki dan segera memandangku lalu melemparkan senyuman yang kutangkap sebagai sinyal menerima kedatanganku. Kalau saja tidak ada tugas mendadak dari salah satu dosen di kampusku, aku tak akan pergi ketempat sesepi ini, banyak manusia tapi tak saling menyapa, entah apa yang mereka lakukan kadang tersenyum sendiri, kadang mengigit bibir dan tak jarang meremas rambutnya. Ya begitulah kehidupan di dalam perpustakaan yang kukunjungi.

Saat kupandangi tangan-tangan yang memegang beberapa buku yang kemudian kutahu itu adalah karya-karya sastra yang saat ini menjadi ikon karya sastra yang digilai oleh remaja-remaja Indonesia, entah mengapa aku tak tartarik dengan beberapa novel semacam perahu kertas, ksatria putri, bintang jatuh dan entah apalagi judul-judul buku yang ada pada genggaman mereka. Tanpa kusadari perhatianku teralihkan pada tumpukan buku-buku di bagian bawah pojok rak yang sedari tadi kupegangi. Barisan buku-buku berdebu, usang, dan bersampul pucat ini kuperkirakan jarang dijamah oleh pengunjung perpustakaan karena debu-debunya cukup tebal melapisi sampulnya. Tempurung, Kenanga, dan Tarian Bumi serta beberapa karya sastra milik sastrawan-sastrawan setempat atau sastrawan lokal yang ternyata didebui. Kenyataannya pusat juga berpengaruh terhadap karya sastra, apa yang muncul di pusat entah mengapa cepat naik daun apabila dibandingkan dengan apa yang terlahir di daerah lokal.

Dalam masa perkembangannya, sastra pusatlah yang memengaruhi kehadiran sastra lokal. Sastra pusat merupakan sastra yang berkembang di pusat negara dengan segala fasilitas pendukungnya, sedangkan sastra lokal adalah sastra yang berada di daerah. Dari segi fasilitas pendukung, sastra pusat jauh lebih maju daripada sastra lokal. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Begitu pula dari segi publikasi, sastra pusat masih mendominasi publisitas sastra lokal. Banyak peneliti sastra serta kritikus sastra lebih cenderung meneliti karya sastra pusat dibandingkan sastra lokal. Tak banyak yang bisa diperbuat sastra lokal untuk bisa bertahan dan lepas dari tekanan atau prestise sastra pusat. Inilah “efek samping” berlakunya politik sastra di Indonesia.

Salah satu sastrawan yang menerbitkan buku politik sastra, Saut Situmorang, mengkritisi bagaimana sastra dipolitisasi sedemikian rupa dari masa ke masa. “Penyair di Indonesia tidak lepas dari politik, di luar politik tidak ada apa-apa”, ungkap Saut Situmorang. Banyak pembahasan tentang “politik” dan sastra, “sastra dan kekuasaan,” oleh kritikus sastra Indonesia. Pembahasan itu antara lain “Manusia dan Politik,” oleh Wiratmo Soekito; “Sastra dan Politik,” oleh Achdiyat K. Mihardja; “Peristiwa Manikebu Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an,” oleh Goenawan Mohammad. Politik sastra itu tidak mengacu kepada pengertian politik di dalam sastra, tetapi suatu dasar dan suatu kebijakan di dalam pembinaan dan pengembangan sastra. Berdasarkan pengertian politik sastra ini dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat dua unsur penting, yaitu (1) politik pembinaan sastra dan, (2) politik pengembangan sastra.

Tiap zaman memiliki “rasanya” sendiri. Contohkan saja beberapa sastra yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Penulis asal Bali seperti Oka Rusmini, menggebrak nilai-nilai budaya yang disakralkan di Bali seperti masalah kasta. Kasta, dalam budaya Bali adalah sebuah sisi pribadi, yang seharusnya menjadi konsumsi orang Bali, kini bisa diketahui segala sisi baik-buruknya lewat tulisannya, seperti Tempurung, Kenanga, dan Tarian Bumi. Dalam sistem kasta, kasta Brahmana sebagai kasta tertinggi dan termulia digambarkan sebagai kasta yang juga memiliki kelakuan layakya penguasa dan penindas, terutama terhadap kaum perempuan. Di luar Bali, Ahmad Tohari, penulis asal Banyumas, mengungkapkan ketidakberesan perpolitikan Indonesia yang berimbas pada kekacauan pada sebuah daerah bernama “Dukuh Paruk”. Pemanfaatan media budaya ronggeng dalam masa perluasan pengaruh PKI pada masa itu merupakan hal yang diungkapkan secara apa adanya. Pengangkatan tema-tema kedaerahan dan pemaparan “kebrobrokan” sistem menjadi isu baru yang menarik dan menunjang eksistensi sastra lokal. Ini kalau dilihat dari segi tema atau sudut pandang penceritaan. Jika sudah seperti ini, kearifan lokal yang dianggap sebagai tema sederhana ternyata dapat memberikan kesan baru dan segar mengenai presentasi kehidupan dan tampilan rasa pengarang terhadap fenomena sosial. Seharusnya, bukan tak mungkin sastra lokal kalah “gengsi” dari sastra pusat.

Politik sastra di Indonesia berjalan terlalu efektif. Entah sudah disadari atau belum oleh kebanyakan pengarang di negeri ini. Mengapa sastra pusat lebih fenomenal dibandingkan sastra lokal? Apa karena banyak yang meneliti, ideologi yang kuat, atau karena kesegaran temanya?  Dewi Lestari atau “Dee” dengan karya yang demikian, jauh lebih terkenal dan diberitakan secara “wah” di beberapa media online dibandingkan karya Oka Sukanta, yang juga memiliki karya yang patut diperhitungkan. Dalam politik sastra Indonesia, banyak kewajaran yang mereka lakukan berdampak negatif bagi sastrawan potensial lainnya. Mungkin merupakan sesuatu yang “wajar”  bahwa seorang penyair selebriti di media massa mewakili penyair Indonesia dalam berbagai program baca puisi. Bagi mereka, “wajar” bila seorang penulis yang baru menerbitkan cerpennya, dalam setahun dua tahun, diklaim sebagai “monalisa” sastra Indonesia.

Kewajaran yang dipaksa “wajar” itu benar-benar bukan pilihan yang baik. Apa bedanya cerita penindasan yang ditulis oleh Oka Rusmini dan kisah penindasan yang digambarkan oleh “Dee”? Gaya penceritaan oleh Oka Rusmini bahkan jauh lebih ekspresif. Kenapa itu diwajarkan? Inilah yang perlu diperhatikan secara “wajar” oleh para pakar yang menjalankan politik sastra Indonesia.

Mengamati demikian buruknya politik sastra, diperlukan politik atau kebijakan pembinaan sastra yang lebih sistematis. Pembinaan ini berkenaan dengan kualitas sastrawan sekaligus karyanya. Pembinaan ini juga ditimpali oleh pengembangan sastra bahwa politik pengembangan sastra itu seharusnya berisi tentang penempatan karya sastra sebagai sasaran atau objek kegiatan yang akan diteliti dan dikaji. Bukan hanya karena sastra itu lebih publish dibandingkan yang lain, sebagai alasan banyaknya dikaji, namun dari segi isi, kualitas, dan kuantitas, sastra lokal pun mampu, bahkan tak kalah dalam menyajikan fenomena tertentu, seperti kebudayaan, kemanusiaan, dan lain-lain. Inilah yang patutnya diupayakan dan dipertanggungjawabkan oleh para kritikus sastra, pakar sastra, dan peneliti sastra. Dengan demikian, mereka dapat merumuskan fungsi, kedudukan, dan tujuan pengembangan sastra Indonesia masa depan.

Mengingat-ingat perkembangan tumpang tindih kedua sastra tersebut membuatku lupa diri memandangi tumpukan-tumpukan buku berdebu ini dan tanpa kusadari hilir mudik manusia tanpa suara yang di tangannya memegang buku kini hanya tingal segelintir saja. Bahkan, pria tua berkacamata yang tadi sempat melemparkan senyumnya kini tak lagi sibuk membolak-balik lembar demi lembar buku oranye lagi, tapi sibuk menutup gorden-gorden di setiap sudut jendela yang ada dalam bangunan tua ini. Kembali dia menolehku dan tersenyum sambil menganggut-anggutkan kepalanya menyiratkan bahwa tempat ini akan tutup. Meskipun aku gagal mencari buku yang menjadi bahan tugasku, namun aku tetap merasa berhasil karena membawa pulang beberapa buku berdebu yang terjebak dalam kungkungan kelokalannya.

***